TUGAS 3

PEREKONOMIAN INDONESIA #

Tentang
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

1EB02

UNIVERSITAS GUNADARMA

2013 

KATA PENGANTAR

            Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kami semua rahmat serta karunianya dan juga nikmat sehat sehingga kami semua bisa menyelesaikan tugas kami ini yang berhubungan dengan “PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI” tepat pada waktunya.

Makalah ini berisikan informasi tentang penanaman modal dalam negeri, di harapkan paper ini kami buat dapat memberikan informasi kepada siapa saja yang membacanya terutama kepada para pembaca penanaman modal dalam negeri. Penulis menyadari bahwa paper ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kelengkapan untuk mencapai kesempurnaan paper ini.

Sekian dari kami, kami berterima kasih kepada smeua pihak yang telah ikut serta berperan dalam penyusunan paper ini dari awal pengerjaan sampai akhir, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhai segala usaha kita semua, amin.

BAB 1

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang Masalah

            Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut.

            Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya-sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 2004: 298).

            Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya (Sukirno, 2004: 9).

Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat mengindikasikan bagaimana prestasi dan perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah itu dapat bernilai positif dan dapat pula bernilai negatif. Jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang positif, menandakan kegiatan ekonomi di daerah tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang negatif, Menandakan bahwa kegiatan ekonomi di daerah tersebut mengalami penurunan.

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi.

B.      Perumusan Masalah

Adalah peneyelesaia yang dapat di lakukan untuk mengatasi masalah tersebut :

1.         Tata cara Penanaman Modal Dalam Negeri?

2.         Faktor-faktor yang menentukan Penanaman Modal Dalam negeri?

3.         Syarat-syarat Penanaman Modal Dalam negeri?

BAB II

PEMBAHASAN

A.      Pengertian investasi dalam negeri

Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri

Penanaman Modal Dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur didalam undang-undang No. 25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal.Penanam modal Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Negeri, Badan Usaha Negeri, atau Pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Perusahaan penanaman Modal negeri mendapatkan fasilitas dalam bentuk:

1.      Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu,

2.      Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri,

3.      Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu,

4.      Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu,

5.      Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat dan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

B.      Tata cara PMDN :

          Keppres No. 29/2004 ttg penyelenggaraan penanam modal dalam rangka PMA dan PMDN melalui system pelayanan satu atap :

1.      Meningkatkan efektivitas dalam menarik investor, maka perlu menyederhanakan system pelayanan penyelenggaraan penanaman modal dengan metode pelayanan satu atap.

2.      Diundangkan peraturan perundang-undnagan yang berkaitan dengan otonomi daerah, maka perlu ada kejelasan prosedur pelayanan PMA dan PMDN.

3.      BKPM. Instansi pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN.

4.      Pelayanan persetujuan, perizinan, fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN dilaksanakan oleh BKPM berdasarkan pelimpahan kewenagan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Dept yang membina bidang-bidang usaha investasi ybs melalui pelayanan satu atap.

5.      Gubernur/bupati/walikota sesuai kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal kepada BKPM melalui system pelayanan satu atap.

6.      Kepala BKPM dalam melaksanakan system pelayanan satu atap berkoordinasi dengan instansi yang membina bidang usaha penanaman modal.

7.      Segala penerimaan yang timbul dari pemberian pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal oleh BKPM diserahkan kepada isntansi yang membidangi usaha penanaman modal.

C.      Faktor-faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri :

1. Potensi dan karakteristik suatu daerah
2. Budaya masyarakat
3. Pemanfaatan era otonomi daerah secara proposional
4. Peta politik daerah dan nasional
5. Kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan local dan peraturan daerah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia bisnis dan investasi.

D.      Syarat-syarat Penanaman Modal Dalam Negeri :

1.     Permodalan: menggunakan modal yang merupakan kekayaan masyarakat Indonesia (Ps 1:1 UU No. 6/1968) baik langsung maupun tidak langsung.

2.     Pelaku Investasi : Negara dan swasta
Pihak swasta dapat terdiri dari orang dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia.

3.     Bidang usaha : semua bidang yang terbuka bagi swasta, yang dibina, dipelopori atau dirintis oleh pemerintah.

4.     Perizinan dan perpajakan : memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Antara lain : izin usaha, lokasi, pertanahan, perairan, eksplorasi, hak-hak khusus, dan sebagainya.

5.     Batas waktu berusaha : merujuk kepada peraturan dan kebijakan masing-masing daerah.

6.     Tenaga kerja: wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali apabila jabatan-jabatan tertentu belum dapat diisi dengan tenaga bangsa Indonesia. Mematuhi ketentuan UU ketenagakerjaan (merupakan hak dari karyawan).

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN :

            Jadi dapat disimpulkan dari data di atsa yang kami peroleh bahwa dalam upaya menumbuhkan perekonomian setiap negara, pemerintah harus senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan penanaman modal dalam negeri. Dan sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri saja, melainkan juga investor asing. Begitupun dengan Indonesia, Indonesia harus terus berusaha untuk meningkatkan investasi sebagai salah satu motor penggerak pembangunan ekonomi Indonesia.

Investasi dan penanaman modal di Indonesia mempunyai struktur badan hukum tertentu, penanam modal asing tidak lah gampang menanamkan modalnya di Indonesia. Mereka harus memnpunyai syarat-syarat tertentu seperti mempunyai perizinan berusaha di Indonesia, mereka juga harus mempunyai perizinan usaha dari badan internasional yaitu antara lain GATTO dan APEC untuk membuat izin usaha bilateral antar Negara.

Investasi adalah penghasilan devisa bagi Negara yang di ambil dari pemungutan WNA yang bekerja atau membuat usaha serta menanamkan modalnya di Indonesia dalam kurun waktu tertentu yaitu menetap di indonesia lebih dari 6 bulan atau sekitar 183 hari.

B. SARAN :

1.         Pemerintah pusat harus lebih memperhatikan undang-undang atau kebijakan yang berhubungan dengan PMDN atau mendukung adanya penanaman modal dalam negeri di Indonesia agar perekonomian di Indonesia bisa berkembang secara maksimal.

2.         Segala kegiatan mengenai PMDN dalam negeri harus dimonitor secara ketat guna kelancaran investasi.

3.         Pemerintah pusat harus sigap membantu dengan sungguh-sungguh segala upaya pemerintah daerah dalam menyederhanakan proses perizinan penanaman modal di daerah.

Daftar Pustaka :

(http://nanda-ariska.blogspot.com/2012/03/penanaman-modal-dalam-negri.html)

(http://kuliahade.wordpress.com/2010/11/16/hukum-penanaman-modal-penanaman-modal-dalam-negeri/)

(lib.unnes.ac.id/7870/1/10322.pdf‎)

KELOMPOK :

Nama :                                                NPM :

Ricky haris                                             26212285

Jamaludin Haryadi                               23212895

Yunus Mochamad Usman                  27212977

Read More

TUGAS 2

Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan

            Masalah kemiskinan dianggap sebagai salah satu hal yang menghambat proses pembangunan sebuah negara. Salah satu negara yang masih dibelit oleh masalah sosial ini salah satunya adalah indonesia. Angka kemiskinan di tingkat masyarakat masih cukup tinggi. Meskipun oleh lembaga statistik negara, selalu dinyatakan bahwa setiap tahun angka kemiskinan cenderung menurun.

            Hal ini sangatlah memprihatinkan mengingat upaya akan penurunan angka kemiskinan belumlah dilakukan secara maksimal. Seharusnya hal ini mendapat tanggapan yang serius dari pemerintah, mengingat angka kemiskinan di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir masih belum menurun secara drastis, bahkan karena adanya ancang-ancang dimana pemerintah akan menaikan harga BBM dimana akan berdampak pada naiknya harga kebutuhan pangan akan beresiko terhadap meningkatnya jumlah angka kemiskinan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia :

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Program Bantuan Langsung Tunai yang merupakan kompensasi yang diberikan usai penghapusan subsidi minyak tanah dan program konversi bahan bakar gas. Namun kedua hal tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan. Bahkan beberapa pakar kebijakan negara menganggap, bahwa hal tersebut sudah seharusnya dilakukan pemerintah. Baik ada atau tidak ada masalah kemiskinan di Indonesia. Negara wajib menyediakan jaminan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945. 

2. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok

            Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin atau keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama  lainnya selain beras. Program yang berkaitan dengan fokus ini seperti :

• Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton
• Stabilisasi atau kepastian harga komoditas primer
• Selalu memantau harga-harga kebutuhan pokok yang beredar di pasar

3. Menghapuskan korupsi

            Sebab korupsi adalah salah satu penyebab layanan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal inilah yang kemudian menjadikan masyarakat tidak bisa menikmati hak mereka sebagai warga negara sebagaimana mestinya.

5. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar

            Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. Beberapa program yang berkaitan dengan fokus ini antara lain :

• Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
• Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA);
• Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi;
• Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit

6.  Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

            Fokus ini bertujuan melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi. Program teknis yang di buat oleh pemerintah seperti :

• Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA)
• Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
• Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.
• Penyediaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin BALITA, menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin/RTSM) melalui perluasan Program Keluarga Harapan (PKH).
• Pendataan pelaksanaan PKH (bantuan tunai bagi RTSM yang memenuhi persyaratan

7. Membangun Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

            KUR merupakan kredit program yang diluncurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada November 2007. KUR ditujukan bagi pengusaha mikro dan kecil yang tidak memiliki agunan tambahan dengan plafon maksimal Rp 500 juta. Bank bersedia menyalurkan KUR karena kreditnya dijamin oleh pemerintah.

Dari program ini (KUR), diharapkan sector UMKM dapat tumbuh dan berkembang dalam menyokong perekonomian bangsa. Selain itu, melalui program ini juga, pemerintah menargetkan sector UMKM dapat tumbuh sebesar 650.000 unit UMKM.

Selain program KUR, pemerintah juga menyiapkan program dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Tentu saja program ini juga akan bersinergi dengan program pemberdayaan sector UMKM. Program ini dinamakan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau yang lebih di kenal dengan singkatan PNPM

SUMBER :

(http://novalestari94.blogspot.com/2013/04/tugas-2.html#more)

(http://ademuhammad7.blogspot.com/)

Read More

TUGAS 1

A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi :

1.        Faktor Sumber Daya Manusia

            Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan. Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM.

2.        Faktor Sumber Daya Alam

            Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembanguan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampaun sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud di antaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut, jika tidak di kelola dengan sebaik baiknya oleh manusia yang berkualitas tidak akan mendukung lajunya pertumbuhan ekonomi.

3.        Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

            Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin lama semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia namun kini sudah mulai digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas, serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

4.        Faktor Budaya

            Faktor budaya juga memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan. Faktor ini juga dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan, tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya.

5.        Sumber Daya Modal

            Sumber daya modal sangat dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

 6.       Uang

            Dalam perekonomian modern. Uang memegang peranan dan fungsi sentral. Uang bagi perekonomian ibarat darah dalam tubuh manusia. Makin banyak uang yang digunakan dalam proses produksi, makin besar output yang lebih besar jika penggunaannya efisien.

7.        Tenaga kerja

            Sampai saat ini, khususnya di negara sedang berkembang, tenaga kerja masih merupakan faktor produksi yang sangat dominan. Penambahan tenaga kerja umumnya sangat berpengaruh terhadap peningkatan output. Namun, jumlah kerja kerja yang dapat dilibatkan dalam proses produksi akan semakin sedikit jika teknologi yang digunakan semakin tinggi.

8.        Manajemen

            Manajemen adalah peralatan yang sangat dibutuhkan untuk mengelola perekonomian modern, terutama bagi perekonomian yang sangat mengandalkan mekanisme pasar. Sistem manajemen yang baik terkadang jauh lebih berguna dibanding barang modal yang banyak, uang yang berlimpah, dan teknolohi tinggi. Suatu perekonomian yang tidak terlalu mengandalkan teknologi tinggi, namun dengan manajemen yang baik, mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

9.        Kewirausahaan

            Para pengusaha memiliki perkiraan yang matang bahwa input yang dikombinasikannya akan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat atau menjadi barang dan jasa yang akan dibutuhkan masyarakat. Kemampuan mengombinasikan input dapat disebut sebagai k.emampuan inovasi. Sejarah mencatat bahwa kemampuan inovasi tidak selalu dikaitkan dengan teknologi tinggi. Contohnya, produk Coca Cola, salah satu minuman ringan terlaris di dunia, dihasilkan oleh wirausaha Amerika Serikat.

10.      Informasi

            Syarat agar pasar be adalah ado, Infomasi yang sempurna dan seimbang arus informasi, para pelaku ekonomi dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat dan lebih baik.

B.      Faktor Mempengaruhi Perubahan Struktur Ekonomi Negara :

1.            Langkah mempelbagaikan ekonomi

                Langkah mempelbagaikan ekonomi membuka lebih ruang dan pilihan untuk mempertingkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara-negara boleh mengeksport barang separuh siap dan barang siap dengan hasil yang lebih lumayan.

2.            Kehausan sumber-sumber asli negara

                Sumber asli seperti bijih timah, perhutanan, petroleum dan gas asli mengalami kehausan, akibatnya lombong akan ditutup kerana kos pengeluaran semakin meningkat dan tidak ekonomik untuk diusahakan.

3.            Galakan industri penggantian import

                Galakan industri penggantian import dapat mengatasi masalah imbangan dagangannegara yang negatif-industri penggantian import lebih tumpu kepada industri ringan seperti pembuatansabun, makanan dan minuman-ini dapat mengurangkan import dan menjimatkan pertukaran asing untuk kegunaanbidang pembangunan lain.

4.            Peningkatan dalam pendapatan dan taraf hidup penduduk

                Melalui perubahan struktur ekonomi, kerajaan dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup penduduk sebab perkembangan sektor kedua mewujudkan lebih peluang pekerjaan, pendapatan penduduk tinggi, permintaan terhadap barang perkilangan dan perkhidmatan-perkhidmatan meningkat taraf hidup penduduk meningkat.

C. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Investasi Dalam Perekonomian Indonesia :

1.        Suku Bunga

            Suku bunga merupakan faktor yang sangat penting dalam menarik investasi karena sebagian besar investasi biasanya dibiayai dari pinjaman bank. Jika suku bunga pinjaman turun maka akan mendorong investor untuk meminjam modal dan dengan pinjaman modal tersebut maka ia akan melakukan investasi.

2.        Pendapatan nasional per kapita untuk tingkat negara (nasional) dan PDRB perkapita untuk tingkat propinsi dan Kabupaten atau Kota

            Pendapatan nasional perkapita dan PDRB perkapita merupakan cermin dari daya beli masyarakat atau pasar. Makin tinggi daya beli masyarakat suatu negara atau daerah (yang dicerminkan oleh pendapatan nasional perkapita atau PDRB per kapita) maka akan makin menarik negara atau daerah tersebut untuk berinvestasi.

3.        Kondisi sarana dan prasarana

            Prasarana dan sarana pendukung tersebut meliputi sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, utilitas, pembuangan limbah dan lain-lain. Sarana dan prasarana transportasi contohnya antara lain : jalan, terminal, pelabuhan, bandar udara dan lain-lain. Sarana dan prasrana telekomunikasi contohnya: jaringan telepon kabel maupun nirkabel, jaringan internet, prasarana dan sarana pos. Sedangkan contoh dari utilitas adalah tersedianya air bersih, listrik dan lain-lain.

4.        Birokrasi perijinan 

            Birokrasi perijinan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi investasi karena birokrasi yang panjang memperbesar biaya bagi investor. Birokrasi yang panjang akan memperbesar biaya bagi pengusaha karena akan memperpanjang waktu berurusan dengan aparat. Padahal bagi pengusaha, waktu adalah uang. Kemungkinan yang lain, birokrasi yang panjang membuka peluang oknum aparat pemerintah untuk menarik suap dari para pengusaha dalam rangka memperpendek birokrasi tersebut.

5.        Kualitas sumberdaya manusia

            Manusia yang berkualitas akhir-akhir ini merupakan daya tarik investasi yang cukup penting. Sebabnya adalah tekhnologi yang dipakai oleh para pengusaha makin lama makin modern. Tekhnologi modern tersebut menuntut ketrampilan lebih dari tenaga kerja.

6.         Peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan

            Peraturan undang-undang ketenagakerjaan ini antara lain menyangkut peraturan tentang pemutusan hubungan kerja (PHK), Upah Minimum, kontrak kerja dan lain-lain.

7.        Stabilitas politik dan keamanan

            Stabilitas politik dan keamanan penting bagi investor karena akan menjamin kelangsungan investasinya untuk jangka panjang.

8.        Faktor-faktor sosial budaya

            Contoh faktor sosial budaya ini misalnya selera masyarakat terhadap makanan. Orang Jawa pedalaman misalnya lebih senang masakan yang manis rasanya, sementara masyarakat Jawa pesisiran lebih senang masakan yang asin rasanya.

9.        Pengaruh Nilai tukar

            Secara teoritis dampak perubahan tingkat / nilai tukar dengan investasi bersifat uncertainty (tidak pasti). Shikawa (1994), mengatakan pengaruh tingkat kurs yang berubah pada investasi dapat langsung lewat beberapa saluran, perubahan kurs tersebut akan berpengaruh pada dua saluran, sisi permintaan dan sisi penawaran domestik. Dalam jangka pendek, penurunan tingkat nilai tukar akan mengurangi investasi melalui pengaruh negatifnya pada absorbsi domestik atau yang dikenal dengan expenditure reducing effect. Karena penurunan tingkat kurs ini akan menyebabkan nilai riil aset masyarakat yang disebabkan kenaikan tingkat harga-harga secara umum dan selanjutnya akan menurunkan permintaan domestik masyarakat. Gejala diatas pada tingkat perusahaan akan direspon dengan penurunan pada pengeluaran / alokasi modal pada investasi.

            Pada sisi penawaran, pengaruh aspek pengalihan pengeluaran (expenditure switching) akan perubahan tingkat kurs pada investasi relatif tidak menentu. Penurunan nilai tukar mata uang domestik akan menaikkan produk-produk impor yang diukur dengan mata uang domestik dan dengan demikian akan meningkatkan harga barang-barang yang diperdagangkan / barang-barang ekspor (traded goods) relatif terhadap barang-barang yang tidak diperdagangkan (non traded goods), sehingga didapatkan kenyataan nilai tukar mata uang domestik akan mendorong ekspansi investasi pada barang-barang perdagangan tersebut.

10.       Tingkat Inflasi

            Tingkat inflasi berpengaruh negatif pada tingkat investasi hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan resiko proyek-proyek investasi dan dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat mengurangi rata-rata masa jatuh pinjam modal serta menimbulkan distrosi informasi tentang harga-harga relatif. Disamping itu menurut Greene dan Pillanueva (1991), tingkat inflasi yang tinggi sering dinyatakan sebagai ukuran ketidakstabilan roda ekonomi makro dan suatu ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan kebijakan ekonomi makro.

Sumber :

(http://makalah-artikel-online.blogspot.com/2009/05/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html)

(http://mas-labbaika.blogspot.com/2012/02/faktor-faktor-penentu-pertumbuhan.html)

(http://www.scribd.com/doc/19613054/Faktor-Mempengaruhi-Perubahan-Struktur-Ekonomi-Negara)

(http://punyaprasetyo.wordpress.com/category/perekonomian-indonesia/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-investasi-dalam-perekonomian-suatu-negara/)

Read More